Pemerintah mendorong masyarakat agar memanfaatkan program peningkatan akses permodalan Mikro, Kecil, dan Menengah yang kini sedang gencar ditawarkan pemerintah, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus di sektor produktif seperti peternakan, pertanian, dan perikanan. 

“Program-program yang digulirkan pemerintah seperti KUR ini silakan dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat agar bisa meningkatkan modal usahanya”, ujar Presiden Joko Widodo dalam acara Penyaluran KUR Ketahanan Pangan dan Aksi Ekonomi untuk Rakyat, di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kamis (27/2).

Presiden menambahkan, saat ini sudah banyak akses ke pembiayaan lembaga keuangan. Selain KUR, ada juga Kredit UMi (Ultra Mikro), untuk yang nilainya di bawah KUR. Selain itu juga ada program Bank Wakaf Mikro yang sudah berjalan 2 tahun di sejumlah pondok pesantren.

Tahun ini Pemerintah juga membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di pondok-pondok pesantren. “Ada yang mengajarkan teknologi informasi, desain, garmen, dan sebagainya. Tahun depan kita tambah lagi 3.000 BLK, bukan hanya kepada santri, namun juga kepada masyarakat sekitar. Inilah kekuatan yang ingin kita bangun ke depan, sehingga semua masyarakat betul-betul bekerja. Silakan pilih di bidang mana Anda bekerja, tapi kualitasnya juga harus terus ditingkatkan,” demikian pesan Presiden. 

Menurut Presiden Jokowi, program-program peningkatan akses permodalan Mikro, Kecil, dan Menengah seperti ini ke depannya akan terus ditingkatkan sehingga ekonomi rakyat dan ekonomi umat mendapat manfaat sebesar-besarnya.

"Saya pesan betul, jangan sampai pulang dari bank dapat KUR 30 juta, besoknya malah ke dealer sepeda motor, pulang gagah bawa motor baru. Paling-paling 6 (enam) bulan nggak kuat nyicil, sepeda motor ditarik, KUR-nya juga macet. Semuanya harus dipakai untuk modal kita, jangan buat belanja konsumtif. Nanti kalau sudah dapat untung, nah keuntungannya itu baru boleh buat beli pakaian,” ujar Presiden Jokowi kepada para hadirin.

Kepada ibu Irawati, seorang petani asal Garut yang hendak mengajukan KUR sebesar Rp7 juta, Presiden Jokowi lantas bertanya, “Uang KUR yang 7 juta akan dipakai buat apa?” Ibu Irawati dengan lancar menjawab untuk beli traktor dan bibit. Ia lantas menjelaskan targetnya dalam 5 bulan ke depan sudah bisa yarnen atau bayar pada saat panen. Prediksinya, lahan miliknya mampu menghasilkan 2 ton padi senilai Rp9 juta, cukup untuk membayar pokok hutang KUR dan bunganya, sisanya baru masuk sebagai keuntungan. Presiden Jokowi pun lantas mengapresiasi perencanaan keuangan ibu Irawati yang matang.

 

Kinerja KUR Terus Meningkat

Sejak Agustus 2015 sampai 31 Desember 2018, KUR ketahanan pangan untuk sektor pertanian dan peternakan berkontribusi sekitar 20% dari total penyaluran KUR, atau mencapai Rp66,8 triliun untuk 3,4 juta debitur. Secara nasional pun, per Januari 2019, KUR Ketahanan Pangan telah disalurkan sebanyak Rp2,1 triliun kepada 95.212 debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan dalam laporannya bahwa pada acara ini hadir 632 debitur penerima KUR yang berasal dari wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya dengan nilai yang disalurkan sebesar Rp34,3 miliar.

“Pemerintah terus menurunkan suku bunga KUR, dari tahun 2015 dan 2016 sebesar 12%, lalu turun menjadi 9% di tahun 2017, dan sejak 1 Januari 2018 menjadi berhasil menyentuh angka 7%. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar suku bunga kredit di Indonesia diturunkan menjadi single digit,” tegasnya.

Target minimum penyaluran KUR sektor produksi pun telah ditingkatkan menjadi 60% di tahun ini, dari minimum 40% di 2017 dan 50% pada 2018. Secara khusus, alokasinya akan diarahkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan; kelautan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; dan jasa produksi. Sementara itu, secara kumulatif KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Januari 2019 senilai Rp342,1 triliun, yang telah diberikan kepada 14,2 juta debitur, dengan NPL tetap terjaga sebesar 1,2%.

Menurut Ibnu Salim, salah seorang peternak domba di Tasikmalaya, KUR sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha ternaknya. Awalnya ia memiliki 4 ekor domba ternak, setelah memperoleh bantuan modal KUR yang digunakan untuk perluasan kandang, membeli obat, pakan, jamu, dan bibit ternak domba, kini dombanya meningat hingga 50 ekor.

"Dengan adanya KUR, yang gampang cairnya, bunganya juga kecil, saya jadi bisa menghidupi keluarga (berternak domba sebagai penghaslan utama keluarga, red.), bahkan membantu memarokan domba kepada warga sekitar,” ujar Mbah Salim, begitu ia biasa disapa.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa skema KUR Khusus, yakni KUR sektor Perkebunan Rakyat, Peternakan Rakyat, dan Perikanan Rakyat. Kemudian, ada pula skema KUR untuk pengadaan dryer atau alat pendukung pertanian, serta KUR Garam Rakyat. Skema KUR khusus tersebut adalah KUR yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar.

“Dalam rangka mempercepat pemerataan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang mencakup tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas SDM. Salah satu pilar kesempatan pada KPE adalah pemberian kesempatan kepada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan,” imbuh Menko Darmin seraya menjelaskan latar belakang kebijakan KUR yang berpihak pada rakyat ini.

“KUR ini, tidak memerlukan agunan tambahan, agunannya ya bidang usahanya. Jadi kalau ada petugas bank yang mensyaratkan sertifikat tanah atau rumah sebagai agunan, itu hanya pikirannya si petugas bank, kita pahamlah, tentu dia ingin lebih aman, tapi itu sebenarnya tidak diwajibkan,” tegas Menko Darmin meyakinkan. “Pemerintah saat ini nyata betul memang kebijakannya membela rakyat kecil dan berpihak pada usaha kecil”, tambahnya.

“Yang penting Anda benar-benar punya usaha, dan berniat modalnya untuk mengembangkan usaha, bukan buat belanja konsumtif. Kalau yang seperti itu, itu baru namanya Anda yang cari masalah” ujar Menko Darmin mengingatkan.

Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan pula Program Kemitraan Ekonomi Umat yang pada tahap awal diikuti oleh 540 santri, bekerja sama dengan Tokopedia, Santri Milenial dan BRI Syariah. Di sini mereka diberikan pelatihan kewirausahaan digital. Hal ini bertujuan agar para santri dapat memasarkan produknya melalui media online, sehingga mampu juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama Menko Darmin juga berkenan menyerahkan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) sebanyak tiga ribu paket berupa peralatan pertanian, kebersihan dan memasak untuk petani dan pedagang makanan keliling, serta bantuan kepada pondok pesantren Miftahul Huda.

Turut  hadir mendampingi Presiden Jokowi dan Menko Darmin dalam acara ini antara lain Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AAGN Puspayoga, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Pimpinan Pondok Pesantren Muftahul Huda Manonjaya K.H. Abdul Aziz Affandy, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, dan segenap santri peserta pelatihan, peternak, dan petani serta warga yang berjumlah tak kurang dari 5.000 undangan. (rep/iqb)