Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada tanggal 8 Agustus 2018 yang telah memutuskan beberapa poin perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, sekretariat Komite Kebijakan telah melaksanakan rapat koordinasi teknis untuk finalisasi rancangan perubahan Permenko tersebut. Adapun poin – poin perubahan yang diatur dalam rancangan perubahan Permenko tersebut yaitu skema KUR Pariwisata serta perubahan skema KUR Khusus.

“Rapat Koordinasi Teknis ini dilaksanakan untuk membahas substansi perubahan yang diatur dalam rancangan Permenko. Hal tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Perundang – undangan, disebutkan bahwa seluruh rancangan peraturan Menteri harus melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” disebutkan oleh Plt. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapak Djoko Waluyo dalam pembukaannya.

Rapat koordinasi teknis tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, perwakilan Penyalur KUR, dan perwakilan Penjamin KUR. Dalam diskusi yang berlangsung, dibahas beberapa substansi perubahan yang nantinya menjadi bahan penyempurnaan rancangan Permenko tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Diharapkan melalui rapat koordinasi teknis ini, proses penetapan rancangan pedoman pelaksanaan KUR tersebut akan lebih cepat.