Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran. Peraturan tersebut berubah secara dinamis seiring dengan adanya perubahan arah kebijakan ekonomi di Indonesia, hasil evaluasi kebijakan yang dianggap kurang efektif ataupun terjadinya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemic corona virus disease (covid-19). Berikut merupakan peraturan-peraturan terkait KUR yang kami urutkan sesuai dengan hirarki ketentuan dan tahun diterbitkannya hingga update peraturan terbaru yang berlaku:

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) 2007-2014

  • Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK05/2008

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2009

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2010

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2011

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2014

  • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (KEP) Nomor KEP-22/M.EKON/10/2009

  • Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 6 (enam) Kementerian dengan 2 (dua) Perusahaan Penjamin dan 6 (enam) Bank Pelaksanaan tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi, tanggal 9 Oktober 2007, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum IV tanggal 10 Januari 2012

 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema subsidi bunga/margin sejak 2015

  • Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 14 Tahun 2015

  • Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2015

  • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (KEP) Nomor 170 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 13 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 9 Tahun 2016

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2018

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2019

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 15 Tahun 2020 tentang perubahan Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19)

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19)

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19)

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 19 Tahun 2020 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19)

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Permenko 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

  • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2021 (Perlakuan Khusus Terdampak Covid-19)

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 844 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2015

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.05/2017

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.05/2016

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.05/2018

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2018

  • Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 255/KMK.05/2020

  • Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 157/KMK.02/2021

  • Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 213/KMK.05/2021

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 48/POJK.03/2020