Hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.

Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sejak November 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp. 178,85 triliun. Sedangkan kebijakan KUR baru yaitu dengan skema subsidi bunga yang diluncurkan sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 telah tersalurkan sebesar 213,88 triliun. Untuk tahun 2017 saja, jumlah kredit yang disalurkan adalah sebesar Rp 96,7 triliun kepada 4 juta debitur, dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) sangat kecil, yaitu 0,3%.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:  1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Dalam peraturan tersebut, terdapat 12 ketentuan baru yaitu terkait penurunan suku bunga, kelompok usaha sebagai penerima KUR, skema KUR Khusus, pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, skema KUR multisektor, mekanisme pembayaran yarnen, perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil, jumlah plafon KUR Mikro untuk sektor produksi, penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang dibolehkan, struktur biaya KUR Penempatan TKI, KUR untuk masyarakat perbatasan, dan KUR untuk optimalisasi KUBE.

Dengan penetapan plafon maksimal KUR pada tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun, diharapkan dapat memberikan kemudahan pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, kontruksi dan sektor jasa produksi, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.