Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun” menjadi salah satu target IKU Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun.

 

Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Output yang dihasilkan membawa outcome yang positif khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada Tahun 2015 mencapai 1.003.553 juta UMKM.

 

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639. Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan regulasi dan perbaikan skemanya.

Hasil evaluasi melalui kajian oleh pihak terkait KUR seperti Bank Dunia dan TNP2K tersebut menjadi salah satu dasar dalam upaya perbaikan program KUR antara lain dengan meningkatkan penyalurannya kepada sektor prioritas seperti pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan serta kepada usaha mikro dan kecil agar mempunyai multiplier effect yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015 yaitu:

 

  1. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 2015.

  2. Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 2015.

  3. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.

  4. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015, meliputi : PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI,  Perum Jamkrindo, dan PT. Askrindo.

  5.  

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain:

  1. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan sektor yang dibiayai ;  perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel.

  2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR.

  3. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, Pemda dan TNP2K.

  4.  

Dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kepmenko 170 Tahun 2015, telah ditetapkan penambahan Bank Pelaksana KUR : KUR Penempatan TKI (Bank Sinarmas, BII Maybank); KUR Mikro dan KUR Ritel (BPD Kalimantan Barat, BPD Nusa Tenggara Timur) dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan.