Penyaluran KUR untuk Tahun 2017 mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4% dari penyaluran KUR pada Tahun 2016 yang mencapai Rp 94,4 triliun. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama Provinsi dengan penyaluran KUR terbanyak yaitu sebesar Rp 16,9 triliun, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dengan penyaluran sebesar Rp 16,3 triliun, sementara posisi ketiga adalah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12,4 triliun. Untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,8 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 4,3 triliun. Adapun penyaluran KUR untuk Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2017 mencapai Rp 564 miliar.

“Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Permenko No 11 Tahun 2017 mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR baru, Kamis (22/2/2018) di Batam, Kepulauan Riau. “Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018” lanjut Iskandar.

Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun;

2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;

3. Skema KUR Khusus;

4. Skema KUR multisektor;

5. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi;

6. Mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period;

7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil;

8. Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi;

9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan;

10. Struktur biaya KUR penempatan TKI;

11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan;

12. KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Namun demikian, dari sekitar 4 juta debitur yang menerima KUR pada Tahun 2017, peranan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan KUR dirasakan belum optimal. Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Tahun 2018 diamanatkan untuk lebih aktif dalam penyiapan dan pengunggahan data calon debitur KUR pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang mendukung Program KUR. “Namun demikian, hingga 31 Januari 2018 baru sejumlah 36.857 data calon debitur yang telah diunggah oleh Pemerintah Daerah, dari target pengunggahan sejumlah 6 juta debitur bagi Pemerintah Daerah baik dari level kabupaten, kota, hingga provinsi”, ujar Iskandar.

Iskandar menerangkan, pengunggahan data calon debitur oleh Pemerintah Daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur KUR, diharapkan dapat mendukung peningkatan target penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) pada tahun 2018 yang ditargetkan pencapaian minimumnya sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun, sebagaimana telah diitetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah Ketua Harian didalamnya. “Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM,” tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, optimistis dapat mencapai target tersebut. Terlihat dari data tahun 2017, penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa) mencapai sebesar Rp 40,9 triliun (42,3%). Sedangkan penyaluran KUR di sektor perdagangan mencapai sebesar Rp 55,8 triliun (57,7%). Dibandingkan dengan kinerja tahun 2016, penyaluran KUR di sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9% (yoy).

Untuk mencapai target penyaluran KUR sektor produksi tersebut, pemerintah juga mendesain KUR Khusus. Skema KUR Khusus ditujukan untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat. KUR Khusus diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.

“KUR Khusus ini bisa untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan dan penggemukan ternak rakyat. Adapun plafon KUR Khusus adalah di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok,” lanjut Iskandar.

Hadir dalam acara ini antara lain perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Penyalur dan Penjamin KUR, Bank Indonesia, OJK, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah yang telah memiliki username dan password SIKP. (ekon)

 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Hermin Esti Setyowati

Website : www.ekon.go.id

Twitter : @perekonomianRI Email : humas.ekon@gmail.com