Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan UMKM, maka pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi UMKM. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 dibentuklah Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM.Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementerian. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 maka Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

a). Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha.

b). Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

c). Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengahSusunan Keanggotan Komite Kebijakan adalah sebagai berikut:

Ketua         : Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota     :   1. Menteri Keuangan

2. Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4. Menteri Perindustrian

5. Menteri Perdagangan

6. Menteri Pertanian

7. Menteri Kelautan dan Perikanan

8. Menteri Tenaga Kerja

9. Menteri Badan Usaha Milik Negara

10. Sekretaris Kabinet

11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Sekretaris    : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

 

Dalam melakukan tugasnya Komite Kebijakan juga dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah juga pihak-pihak lain yang dianggap perlu.Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan telah dibentuk Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 211 Tahun 2015 selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Adapun tugas Tim Pelaksana  Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM adalah sebagai berikut:

a). Membantu Komite Kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan  kebijakan pembiayaan berpenjaminan bagi UMKM;

b). Menyampaikan masukan atau rekomendasi kepada Komite Kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan pembiayaan berpenjaminan bagi UMKM

c). Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Susunan Keanggotan Tim Pelaksana terdiri atas:

Ketua                :      Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua I    :       Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua II   :       Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris         :       Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota            :       1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

4. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian

5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan

8. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet

9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri