Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Keppres ini, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal:


  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha.

  2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

  3. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Susunan Keanggotan Komite Kebijakan adalah sebagai berikut:

Ketua         : Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota     : 


  1. Menteri Keuangan

  2. Menteri Dalam Negeri

  3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

  4. Menteri Perindustrian

  5. Menteri Perdagangan

  6. Menteri Pertanian

  7. Menteri Kelautan dan Perikanan

  8. Menteri Tenaga Kerja

  9. Menteri Badan Usaha Milik Negara

  10. Sekretaris Kabinet

  11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

  12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Sekretaris    : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Dalam melakukan tugasnya Komite Kebijakan juga dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah juga pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komite Kebijakan telah dibentuk Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 211 Tahun 2015 selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Adapun tugas Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM adalah sebagai berikut:


  1. Membantu Komite Kebijakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan berpenjaminan bagi UMKM;

  2. Menyampaikan masukan atau rekomendasi kepada Komite Kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan pembiayaan berpenjaminan bagi UMKM;

  3. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM memiliki peran penting dalam pelaksanaan program KUR. Semua keputusan perubahan kebijakan terkait KUR ditetapkan dalam forum tertinggi yaitu Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Contoh seperti saat memutuskan penghentian skema KUR Imbal Jasa Penjaminan dan menggantinya dengan skema subsidi bunga/marjin.

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan beberapa lembaga, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dalam program KUR dengan skema penjaminan. Oleh karena itu KUR skema IJP yang sudah disalurkan sejak November 2007, diputuskan untuk dihentikan sementara per tanggal 31 Desember 2014. Untuk memperbaiki beberapa kelemahan tersebut, Komite Kebijakan tanggal 15 Desember 2014 memutuskan untuk melakukan perbaikan dan perubahan skema pelaksanaan KUR. Langkah awal untuk mewujudkan perubahan tersebut yaitu dengan menyusun regulasi terkait KUR. Pada tanggal 7 Mei 2015  diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keppres ini menjadi payung hukum terbentuknya Komite Kebijakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang kemudian memutuskan perubahan skema subsidi KUR menjadi subsidi bunga/marjin.

Selain itu keputusan perubahan kebijakan KUR saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dengan pemberian tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok dan kebijakan relaksasi bagi debitur KUR diputuskan pula melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Pemerintah bergerak secara dinamis dan responsif untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu pelaku UMKM untuk dapat bertahan selama pandemi Covid-19 masih berlangsung di Indonesia.