Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (KUR) berupaya melakukan program-program yang dapat mendukung penyaluran KUR secara tepat sasaran, salah satu program yang dilakukan adalah kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 terdapat sedikit perbedaan dari kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, salah satunya adalah penambahan konten workshop Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)  yang merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. SIKP merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi yang digunakan dalam mengawasi ketepatsasaran program KUR. Melalui SIKP diharapkan dapat tercapainya penyusunan basis data UMKM oleh Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah.

Sosialisasi serta workshop yang diadakan bertujuan untuk memberikan informasi terkait Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada seluruh stakeholder KUR yaitu Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah. Dalam workshop ini perwakilan dari Pemkab/Pemkot diperkenalkan dengan SIKP, antara lain tentang bagaimana Struktur data calon debitur yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar dapat diunggah ke dalam SIKP; Tata cara mengunggah data ke dalam SIKP; Tata cara mengupload data dari SIKP; Pembagian username dan password kepada pelaksana KUR di daerah (Pemerintah Daerah); Key Performance Indicator keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi KUR di daerah.

Kegiatan sosialisasi serta workshop SIKP ini dilakukan pada enam provinsi dengan penyaluran KUR terbesar se-Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah , Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, serta Bali. Selain perkenalan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada seluruh stakeholder KUR yaitu Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah, kegiatan sosialisasi serta workshop ini juga ditujukan untuk menyosialisasikan skema baru program Kredit Usaha Rakyat, yaitu penurunan suku bunga KUR pada tahun 2016 menjadi 9% efektif per tahun dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun serta perluasan sektor KUR yang dapat mengakomodir pembiayaan di sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks. kredit program seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).















































No



Provinsi



Waktu Pelaksanaan



Tempat/Keterangan



1



Jawa Barat



11 Februari 2016



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat



2



Jawa Tengah



18 Februari 2016



Wisma Perdamaian, Semarang



3



Jawa Timur



3 Maret 2016



Hotel Majapahit, Surabaya



4



Sumatera Utara



17 Maret 2016



Kanwil Bank Indonesia Sumatera Utara, Medan



5



Sulawesi Selatan



24 Maret 2016



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Makassar



6



Bali



27 Maret 2016



Kanwil Bank Indonesia Bali, Denpasar


 

Kegiatan sosialisasi serta workshop SIKP yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengikutsertakan perbankan, para calon debitur KUR potensial, serta umkm binaan pemda setempat sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara pihak perbankan dengan pemerintah daerah dimana pihak perbankan dapat memperkenalkan calon debitur potensialnya untuk dibina oleh pihak pemda dan pihak pemda dapat memperkenalkan umkm binaannya yang masih terkendala dalam permodalan kepada perbankan untuk mendapatkan KUR.

Melalui kegiatan ini diharapkan para stakeholder KUR dapat memperoleh kesepahaman yang sama mengenai program KUR sehingga mempermudah koordinasi guna mencapai target KUR secara tepat sasaran.