Hari/Tanggal



:



Selasa, 21 Juni 2016



Pukul



:



09.30 - 12.00 WIB



Tempat



:



Ruang Rapat Serayu Gd. Ali Wardhana lt. 3, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710



Agenda



:



Pembahasan alokasi Plafon KUR untuk Penyalur KUR Eks-KKPE



Peserta



:




  1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

  2. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM;

  3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

  4. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Otoritas Jasa Keuangan;

  5. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II, Otoritas Jasa Keuangan;

  6. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, Otoritas Jasa Keuangan;

  7. Perwakilan Direksi PT. BRI (Persero), Tbk;

  8. Perwakilan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;

  9. Perwakilan Direksi PT. Bank BNI (Persero), Tbk;

  10. Perwakilan Direksi PT. BCA, Tbk;

  11. Perwakilan Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk;

  12. Perwakilan Direksi PT. BPD Sumatera Barat;

  13. Perwakilan Direksi PT. BPD Sumatera Selatan Babel;

  14. Perwakilan Direksi PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk;

  15. Perwakilan Direksi PT. BPD Kalimantan Selatan;

  16. Perwakilan Direksi PT. BPD Riau Kepri;

  17. Perwakilan Direksi PT. BPD Nusa Tenggara Barat;

  18. Perwakilan Direksi PT. BPD Jambi;

  19. Perwakilan Direksi PT. BPD Lampung;

  20. Perwakilan Direksi PT. BPD Papua



Pimpinan Rapat



:



Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


 


  • Latar Belakang

Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyampaikan bahwa terkait dengan surat Menkeu yang merekomendasikan bank penyalur eks KKPE untuk menjadi penyalur KUR maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan KUR di sektor eks KKPE ini.

      Sebelas bank penyalur kredit Eks KKPE belum dapat menyalurkan KUR secara luas dan hanya sebatas penyaluran KUR di sektor Eks KKPE.

Yang harus menjadi perhatian bagi bank Eks KKPE yang baru bergabung adalah pedoman pelaksanaan KUR yang baru yang sesuai dengan Permenko nomor 8 dan 13. Sebelum terbit revisi dari Permentan terkait dengan pelaksanaan KUR di sektor pertanian, maka rujukan yang digunakan adalah Permenko nomor 8 dan 13.

Akan segera diterbitkan pedoman KUR di sektor pertanian berkaitan dengan penyaluran KUR saat ini. Di sektor pertanian ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti dan ada beberapa yang harus ditunda.

Pihak perbankan diharapkan tidak salah dalam menginput kode LBU sehingga pencatatannya tidak salah menjadi sektor perdagangan.

Dari 23 bank yang menyalurkan kredit eks KKPE hanya 11 yang mendapatkan rekomendasi dari OJK untuk menyalurkan KUR seluruh sektor sehingga sisanya hanya dapat menyalurkan KUR di sektor eks KKPE. Untuk komoditas yang mempunyai masa tanam lama, seperti sawit apakah perhitungannya akan diserahkan kepada kemenkeu ataukah diserahan kepada perbankan.

Kesimpulan dan Tindak Lanjut


  • Permentan tentang Petunjuk Teknis penyaluran KUR sektor pertanian, merupakan turunan dari Permenko sehingga tidak boleh bertentangan dengan Permenko 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

  • Diharapkan perbankan dapat lebih efisien agar dapat menurunakn cost of fund

  • Diharapkan bunga KUR akan terus menurun setia tahun dan debitur KUR diarapkan dapat naik kelas menjadi kredit komersial