Hari/Tanggal: Jumat, 3 Juni 2016
Pukul: 13.30 –16.30 WIB
Tempat: Ruang Rapat Serayu, Jl. Lap Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
Agenda: Paparan KUR Sektor Industri oleh Sesditjen Kemenperin
   Diskusi
Peserta: Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian
   Perwakilan Deputi Bidang Pembiaayan, Kemenkop UKM
   Perwakilan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, OJK
Pimpinan Rapat: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian

 

Latar Belakang

Rapat dibuka oleh Bapak Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian dalam pembukaannya menyampaikan sebagai berikut:

  • Sektor industri merupakan sektor prioritas dalam penyaluran KUR bersama sektor perikanan dan pertanian, ketiga sektor prioritas ini setidaknya harus mencapai 20% dari keseluruhan penyaluran KUR.
  • Diharapkan kementerian perindustrian yang memiliki binaan sektor usaha dapat memanfaatkan KUR untuk mengembangkan sektor usaha yang ada di perindustrian.
  • Kemenperin diharapkan dapat menyelesaikan petunjuk teknis penyaluran KUR di sektor industri pada akhir bulan Juni 2016.

Sesditjen Kemenperin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

  • Gambaran Industri Kecil Dan Menengah
  • Kriteria industri kecil dan menengah berdasarkan UU NO 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa skala industri didasarkan pada jumlah aset dan tenaga kerja. Industri kecil merupakan industri yang jumlah asetnya kurang dari satu miliar rupiah dengan jumla tenaga kerja kurang dari 20 orang.





























Tenaker/Nilai Investasi



< Rp 1 miliar



Rp 1 – 15 miliar



> Rp 15 miliar



< 20 orang



IK

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)



IM



IM



20-99 orang



IM



IM



IB



> 100 orang



IM



IM



IB



  • Perkembangan jumlah IKM dari tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan baik.

  1. Penyebab realisasi KUR rendah pada sektor industri pengolahan
    • Banyak dari industri pengolahan yang tidak memiliki ijin usaha (TDI/IUI) tetapi memiliki SIUP dengan jenis usaha perdagangan, sehingga data yang tercatat pada Bank Pelaksana sebagai unit usaha perdagangan;
    • Bank pelaksana tidak berani mengambil resiko mengingat turn over sektor industri pengolahan sangat lama dibandingkan sektor perdagangan; dan
    • Belum optimalnya kredit/pembiayaan melalui lembaga linkage.
  2. Program Dukungan Penyaluran KUR Bagi IKM
    • Menyiapkan daftar dan mengidentifikasi IKM potensial penerima KUR (kurable) yang dihasilkan dari program pengembangan IKM dan menyampaikan kepada bank pelaksana termasuk usulan dari Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian)
    • Melakukan pendampingan dan membina calon penerima dan penerima KUR dari IKM oleh para Tenaga Penyuluh Lapangan yang tersebar di Kab/Kota, dengan cara membuat laporan keuangan sederhana.
    • Melakukan pelatihan pembukuan sederhana bagi sentra/Kelompok Usaha IKM(KUB) calon penerima KUR.
    • Menyusun dan mencetak buku Pedoman Teknis Skim KUR Sektor Industri Kecil dan Menengah untuk didistribusikan ke Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota.
    • Sosialisasi KUR di ibukota provinsi, kabupaten/kota dan sentra IKM.