KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

 
SIARAN PERS
 
Darmin Nasution: KUR Harus Jelas Dampaknya Pada Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 24 Juni 2016
 

Jakarta - Pemerintah dipastikan segera memperbaiki beberapa regulasi program kredit usaha rakyat. Usaha ini dilakukan agar  penyaluran KUR bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perubahan regulasi itu dilakukan agar alokasi dana KUR yang jumlahnya makin besar efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Jangan sampai, kredit seperti ini, makin lama alokasi dananya makin besar tapi dampaknya tidak terlalu jelas. Ini harus membuat rakyat lebih sejahtera," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Regulasi Pedoman Pelaksanaan KUR, Jumat (24/6), di Jakarta.

Hadir dalam rapat antara lain Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan Ardan Adi Perdana, perwakilan bank penyalur KUR dan pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait.

Menurut Darmin, diperlukan panduan dari Kementerian/Lembaga teknis terkait prioritas sasaran nasabah KUR tahun ini. Selain itu diharapkan adanya kejelasan antara K/L teknis dengan bank penyalur dan penerima KUR.

"Guidance tidak perlu harus rinci yang penting ada petunjuk yang jelas prioritas KUR kemana. Jangan sampai ini hanya dianggap sebagai urusan Kementerian Keuangan dan Kantor Menko," tambah Darmin.

Sementara terkait pelaksanaan program kredit usaha rakyat berbasis ekspor (KURBE), pemerintah akan lebih fokus terhadap pelaksanaan ekspor. Tujuannya agar KUR berorientasi ekspor ini bisa berjalan baik.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga akan fokus pada resi gudang untuk mendukung penyederhanaan waktu rantai perdagangan.

"Kemendag akan segera menyusun pedoman teknis perihal KUR untuk kemudian disampaikan ke Kantor Menko. Terkait resi gudang tersebut akan dikaji oleh Kemendag dalam waktu kurang lebih tiga bulan", ungkap Menteri Perdagangan Thomas Lembong. (ekon)