KUR dan UMKM

Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil namun mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60 persen tenaga kerja. Namun demikian, usaha mikro dan kecil sering menghadapi kendala diantaranya kurangnya informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek diantaranya terkait pendanaan. Kebijakan pendanaan tersebut ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM pada kredit bank/nonbank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan, dan membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya dengan jaminan pemerintah.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 tersebut untuk membantu mengatasi kurangnya akses UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 2007 – 2014, realisasi penyaluran KUR melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

 

Klaim Keberhasilan KUR

KUR Tahun 2007 – 2014 diklaim sebagai program pembiayaan bagi UMKM yang paling berhasil karena dengan kucuran anggaran Pemerintah sebesar Rp. 16,7 triliun, yaitu Rp. 11,7 triliun untuk PMN dan Rp. 5,02 triliun untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP),  telah berhasil memancing dana bank sebesar Rp 178,85 triliun untuk disalurkan kepada UMKM dengan NPL rata-rata sebesar 3,3%. Indikator keberhasilan lainnya yaitu program KUR telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20.344.639 orang.

 

Sumber: Komite Kebijakan KUR

 

KUR dalam RPJMN 2015-2019

Perhatian Pemerintah terhadap UMKM terus berlanjut pada RPJMN 2015-2019, dimana di bagian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi terlihat adanya dukungan baik dalam kerangka regulasi maupun anggaran. Dukungan tersebut terkait dengan target pengurangan gini ratio dari 0,41 menjadi 0,36 di tahun 2019,  dan pengurangan kemiskinan dari 10,96% menjadi 7-8%. Upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan yaitu dengan meningkatkan pendapatan 40% masyarakat berpenghasilan paling bawah yang dilakukan dengan berbagai usaha, difokuskan pada petani, nelayan, pekerja informal perkotaan, dan tenaga industri di home industry. Rapat koordinasi kebijakan KUR tanggal 15 Desember 2014, sejalan juga dengan RPJMN 2015-2019, memutuskan untuk melanjutkan program KUR pada tahun 2015 dengan beberapa penyempurnaan yang dilakukan menyangkut penguatan regulasi dan perbaikan skema.

Penyempurnaan perlu dilakukan mengingat terdapat beberapa kelemahan dalam program Kredit Usaha Rakyat tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LK-BUN 2012 No.07/5/XV.2/04/2013 terdapat temuan bahwa penyaluran KUR dan pemberian subsidi IJP KUR kepada UMKMK belum dapat dinilai tepat sasaran. Hal ini diperkuat dengan temuan dari LIPI yang menyatakan bahwa program KUR memberi manfaat besar kepada perbankan dan perusahaan penjamin tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Rekomendasi BPK atas temuan ini adalah dengan membangun aplikasi terintegrasi antara pemerintah, perusahaan penjamin kredit dan bank pelaksana yang antara lain digunakan untuk memantau ketepatan sasaran program. Sedangkan untuk mempercepat dan memperkuat pelaksanaan program KUR, Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM.

 

Sumber: Ditjen Sistem Manajemen Investasi, Kementerian Keuangan

 

Penyempurnaan Program KUR

Langkah awal untuk mewujudkan penyempurnaan program KUR yaitu dengan menyusun regulasi terkait KUR. Pada tanggal 7 Mei 2015 telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keppres ini menjadi payung hukum terbentuknya Komite Kebijakan untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada perkembangannya, Rapat Kabinet Terbatas tanggal 17 Juni 2015 memutuskan bahwa suku bunga KUR untuk debitur adalah maksimal 12% efektif per tahun, dengan alokasi plafon penyaluran sebesar Rp. 30 triliun. Hasil ratas tersebut ditindaklanjuti oleh Komite Kebijakan atas nama pemerintah melalui pemberian subsidi bunga. Perubahan jenis subsidi pemerintah dari IJP menjadi subsidi bunga dituangkan melalui Keppres Nomor 19 tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan atas Keppres 14 Tahun 2015.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05.2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat diterbitkan tanggal 30 Juli untuk melengkapi ketentuan terkait pelaksanaan KUR skema baru. Sedangkan untuk dijadikan acuan para pihak dalam melaksanaan KUR, diterbitkan Peraturan Menko Perekonomian No. 6 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang meliputi lampiran I KUR Mikro, lampiran II KUR Ritel dan lampiran III KUR TKI, pada tanggal 7 Agustus 2015. Permenko tersebut mengalami perubahan dengan adanya perluasan sektor yang dibiayai KUR, yaitu dengan terbitnya Permenko nomor 8 Tahun 2015, tanggal 26 Oktober 2015. Pada Permenko 6/2015 sektor yang dibiayai KUR hanya meliputi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang terkait ketiga sektor tersebut. Perluasan sektor pada Permenko 8/2015 yaitu sektor perdagangan tidak dibatasi lagi melainkan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan serta sebagian sektor jasa-jasa.

Sebagai landasan hukum bagi penetapan suku bunga yang dibebankan pada debitur dari 12% menjadi 9% pada tahun 2016, diterbitkan Permenko nomor 13 tahun 2015 pada tanggal 30 Desember 2015. Penurunan suku bunga tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong usaha mikro, kecil dan menengah, serta menjadi katalis bagi terwujudnya rezim suku bunga kredit satu digit.

 

KUR Skema Baru Tahun 2015

Rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR tanggal 26 Juni 2015 mengahasilkan keputusan besaran subsidi bunga yang ditanggung Pemerintah, yaitu 7% untuk KUR Mikro dan 3% untuk KUR Ritel. Besaran subsidi bunga tersebut sudah termasuk didalamnya komponen biaya untuk IJP. Selanjutnya besaran IJP akan dirumuskan secara business to business antara Penyalur dengan Perusahaan Penjamin berdasarkan kinerja dan pengelolaan risiko masing-masing bank. Penetapan besaran IJP yang diambil dari subsidi bunga KUR harus tetap menjaga efisiensi dan keberlangsungan usaha Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR yang sebaiknya telah mempertimbangkan risiko yang dijamin, biaya administrasi, biaya operasional, dan biaya pemasaran, serta keuntungan. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat tanggal 13 Juli 2015 disepakati besaran IJP KUR Mikro dan KUR Ritel yang merupakan salah satu komponen biaya dalam subsidi bunga KUR adalah sebesar minimal 1,75% (nett) per tahun yang dihitung dari plafon kredit dan jangka waktu kredit. Namun demikian, kesepakatan yang diambil oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin adalah sebesar 1,5% (nett) per tahun dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pelaksanaan KUR tahun 2015.

 

Penyalur KUR

Bank pelaksana KUR untuk tahap pertama ditunjuk bank BRI, BNI dan Mandiri serta untuk perusahaan penjamin ditunjuk Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Bank Pelaksana denga Kuasa Pengguna Anggaran, serta Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin pada tanggal 13 Agustus 2015, KUR skema baru telah dapat disalurkan.

Penyalur KUR bertambah dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin KUR, tanggal 30 Oktober 2015. Adapun penambahan penyalur KUR yaitu: Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur.

KUR Skema Baru Tahun 2016

Pemerintah  menetapkan target penyaluran KUR tahun 2016 sebesar Rp. 100 - 120 triliun dengan suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sebesar 9% efektif per tahun. Jumlah penyaluran tersebut merupakan peningkatan yang besar karena pada periode sebelumnya KUR hanya disalurkan paling banyak Rp. 40 triliun per tahun. Pemerintah telah menyiapkan subsidi bunga sebesar Rp. 10,5 triliun untuk mendukung program tersebut.

Dana yang akan disalurkan sejumlah Rp. 100 – 120 triliun tersebut adalah 100% dana Penyalur KUR, bukan dana Pemerintah. Masih terdapat pemahaman yang salah di kalangan masyarakat yang menganggap dana KUR adalah dana Pemerintah, bahkan ada yang memahaminya sebagai dana hibah. Tentu saja hal ini akan memicu terjadinya moral hazard di dalam masyarakat.

Penetapan plafon penyaluran KUR yang sangat besar dengan bunga yang relatif rendah dimaksudkan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah kepada kredit dari industri keuangan. Disamping itu, Pemerintah juga mendorong agar suku bunga kredit yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditekan menjadi lebih rendah, mengingat persaingan yang makin terbuka setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean.

 

Beberapa Fitur KUR Mikro



























































No



Uraian



SOP KUR Lama



Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro




  1.  



Suku Bunga



KUR Mikro maksimal 22% efektif per tahun



KUR Mikro maksimal  9% efektif per tahun




  1.  



Plafon Pinjaman



KUR Mikro maksimal Rp 20 juta



KUR Mikro maksimal Rp 25 juta




  1.  



Maksimal Plafon



Tidak diatur



Maksimal Rp 75 juta




  1.  



Cakupan Penjaminan




  • Sektor Prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil, dan TKI) = 80%

  • Sektor Non Prioritas= 70%



Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin




  1.  



Target Group



Usaha yang produktif, layak, namun belum bankable



Usaha mikro yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.




  1.  



Pengecekan SID



KUR Mikro tidak perlu pengecekan SID



KUR Mikro perlu pengecekan  SID




  1.  



Basis  Data



Menjadi tanggung jawab Kementerian Teknis



Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.




  1.  



Jangka Waktu Kredit




  • KI = 5 tahun

  • KMK =3 tahun




  • KI = 5 tahun

  • KMK = 3 tahun


 

Beberapa Fitur KUR Ritel





















































No



Uraian



SOP KUR Lama



Pedoman Pelaksanaan KUR  Ritel



1



Suku Bunga



KUR  Ritel maksimal 13% efektif per tahun



KUR Ritel maksimal 9% efektif



2



Plafon Pinjaman



> Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta



> Rp 25 juta s.d. Rp 500 juta



3



Maksimal Plafon



Tidak diatur



Tidak diatur



4



Cakupan Penjaminan




  • Sektor Prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil, dan TKI) = 80%

  • Sektor Non Prioritas= 70%



Kesepakatan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin



5



Target Group



Usaha yang produktif, layak, namun belum bankable



Usaha mikro dan atau usaha kecil  yang produktif , layak dan belum memenuhi persyaratan agunan.



6



Basis  Data



Menjadi tanggung jawab Kementerian Teknis



Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan.



7



Jangka Waktu Kredit




  • KI = 5 tahun

  • KMK =3 tahun




  • KI = 5 tahun

  • KMK = 4 tahun


 

Penggabungan KPEN-RP, KKPE, KUPS dalam KUR

Program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang pelaksanaannya didasarkan pada  PMK No. 117/PMK.06/2006, telah dihentikan pada akhir Desember 2014. Demikian pula dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang mengacu PMK No. 79/PMK.05/2007, telah dihentikan penyalurannya sejak 31 Desember 2015. Pemerintah mengarahkan agar program-program pembiayaan tersebut disatukan dalam skema KUR, agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dimulai tahun 2015 sampai dengan 2018 ada beberapa target yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu penggabungan semua skema untuk pembiayaan UKM (KUR, Subsidi Bunga, Dana Bergulir), membangun Sistem Informasi Kredit Program, membangun Unit Pelatihan dan Pendampingan UKM serta menuju UKM yang mampu bersaing secara global.

Penggabungan beberapa skema pembiayaan tersebut ke dalam KUR memerlukan penyesuaian skema KUR agar dapat menampung fitur-fitur yang sebelumnya diatur dalam skema kredit program tersebut. Dalam pembahasan di Komite Kebijakan KUR, sebagian besar fitur sudah dapat diakomodasi dalam fitur KUR mikro dan ritel. Namun ada beberapa pembiayaan memerlukan dana melebihi Rp. 500 juta dan ada pula yang memerlukan fitur masa tenggang (grace period). Komite Kebijakan KUR sedang mengolah kebijakan “KUR Menengah” untuk menampung fitur-fitur tersebut, namun sampai saat ini belum mendapat persetujuan.

Sistem Informasi Kredit Program

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan BPK untuk perbaikan pelaksanaan program KUR. Sistem ini dibangun oleh Ditjen Sistem Manajemen Investasi (SMI) bekerja sama dengan Ditjen Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan (SITP), Kementerian Keuangan, dengan Komite Kebijakan KUR sebagai pemilik sistemnya.

SIKP merupakan alat bukti tagih pembayaran subsidi bunga KUR dan alat monitoring dan evaluasi bagi stakeholders KUR dalam mengawal perkembangan KUR. Dengan SIKP didapatkan pelaporan pembayaran tagihan, penyaluran, dan UMKM yang naik kelas. SIKP nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, BNP2TKI, database NPWP dan TNP2K. SIKP juga dapat dimanfaatkan sebagai early warning system, menjamin ketepatan sasaran penyaluran kredit, serta mencegah terjadinya tumpang tindih pembiayaan UMKM.

Aplikasi SIKP KUR Mikro Release 1.0 telah berhasil di hosting per tanggal 1 Juli 2015 dengan alamat http://sikp.kemenkeu.go.id atau http://www.sikp.kemenkeu.go.id. Apabila terjadi perubahan kebijakan KUR,  dilakukan penyesuaian aplikasi SIKP yang meliputi antara lain penyesuaian proses bisnis SIKP untuk mengakomodir KUR Mikro, Ritel, dan TKI, penyesuaian proses bisnis terkait perpanjangan, restrukturisasi, dan/atau suplesi yang berbeda antar bank, serta penyesuaian proses bisnis perhitungan subsidi bunga.

Saat ini SIKP telah dapat digunakan sebagai alat bukti tagih pembayaran sepanjang penyalur meng-upload data. Penyebab rendahnya realisasi pembayaran subsidi bunga antara lain karena data yang di-upload oleh bank ditolak karena belum memenuhi standar data yang disyaratkan SIKP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dan tidak valid, NPWP tidak valid, nomor akad ganda. Beberapa penyalur telah menyalurkan KUR, namun karena belum melakukan online test SIKP sehingga belum bisa meng-upload data penyaluran. Unique key berupa e-KTP dan NPWP telah dipersyaratkan dalam SIKP, namun bank kurang taat memenuhi ketentuan ini.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu saat ini sedang memproses online test calon penyalur KUR yang telah mendapatkan rekomendasi dari OJK. Dari 35 penyalur dan calon penyalur yang telah mendapatkan rekomendasi dari OJK, baru 14 bank yang lulus online test SIKP, yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Maybank, Bank Artha Graha, BPD Bali,  BPD Riau Kepri dan BPD Sumbar,  Bank Bukopin, BTPN, OCBC NISP, , BPD Sulselbar, BPD Jateng, BPD Sumut.

Komite Kebijakan KUR telah melaksanakan workshop SIKP di 6 provinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, Bali) pada bulan Februari dan Maret 2016. Workshop tersebut ditindaklanjuti dengan training of trainer SIKP yang dikoordinasikan oleh Ditjen SMI dan Ditjen SITP, Kemenkeu di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016, yaitu dengan mengumpulkan pegawai Kanwil Perbendaharaan se-Indonesia untuk dilatih menjadi trainer SIKP. Selanjutkan para trainer ini ditugaskan untuk melatih Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.

Peran Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR pasal 27 telah mengamanatkan Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR. Pembinaan oleh Kementerian Teknis meliputi antara lain terkait penetapan kebijakan dan prioritas usaha, melakukan upload data calon penerima KUR potensial ke dalam SIKP, mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin sesuai sektor masing-masing, serta memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usahanya.

Beberapa tugas Pemerintah Daerah sama dengan tugas Kementerian Teknis, yaitu dalam hal meng-upload data calon penerima KUR dan mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-upload pihak lain. Tugas untuk Pemda tersebut ditambah dengan pengalokasian anggaran dalam APBD untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing. Tugas-tugas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 581/6871/SJ tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah mengirimkan surat Penyampaian Target Indikatif Calon Penerima KUR Tahun 2016, Nomor S-16/D.I.M.EKON/01/2016 tanggal 29 Januari 2016. Surat tersebut dapat menjadi acuan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Perbankan agar dapat bekerjasama mempersiapkan calon penerima KUR.

Mitigasi Dampak KUR Baru

Walaupun KUR 9% baru berjalan beberapa bulan, penyaluran KUR yang masif dengan suku bunga yang kecil banyak dikeluhkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti koperasi, BPR, dan BMT. Ada kekhawatiran bahwa skema KUR yang baru tersebut akan mematikan kehidupan koperasi dan LKM lainnya. Muncul opini dalam masyarakat bahwa KUR sejak awal dirancang untuk perbankan. Ketika arah  kebijakan KUR menunjukkan keinginan Pemerintah  untuk melibatkan LKM termasuk Koperasi, ada banyak kendala teknis, diantaranya sumber dana yang tidak dimiliki koperasi.

Komite kebijakan memandang timbulnya kekawatiran tersebut karena tingginya suku bunga LKM yang menjadikannya tidak mampu bersaing dengan suku bunga KUR yang sangat rendah. Sudah dapat diprediksi adanya pengalihan besar-besaran dari debitur LKM ke debitur KUR. Timbul dugaan pula bahwa plafon penyaluran yang besar akan mendorong Penyalur KUR untuk melakukan pengalihan dari debitur lama menjadi debitur KUR, bukan menyalurkan  kepada debitur baru.

Ada beberapa alternatif bagi LKM dalam menghadapi KUR baru, yaitu menjadi penyalur langsung atau menjadi lembaga linkage. Pembahasan terkait kemungkinan koperasi menjadi penyalur KUR, sudah dilakukan secara intensif dalam Komite Kebijakan. Namun jalan ke arah sana masih cukup jauh. Penyebabnya adalah koperasi tidak memiliki dana sendiri yang cukup untuk disalurkan, masih membutuhkan pinjaman dari bank. Disamping itu belum ada lembaga pengawas koperasi yang sudah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada sektor jasa keuangan.

Alternatif kedua yaitu menjadikan LKM sebagai lembaga linkage dipandang lebih realistis. Sejumlah 1.640 BPR/BPRS di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), telah menandatangani MoU dengan Bank BNI pada tanggal 29 Februari 2016. Hal tersebut merupakan bentuk sinergi antara bank penyalur KUR dengan lembaga linkage dalam penyaluran KUR kepada UMKM. OJK menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas langkah strategis yang telah dimulai BNI dengan Perbarindo dan mengharapkan agar langkah tersebut dapat ditiru oleh bank-bank penyalur KUR lainnya.

 

 

Ditulis oleh

Eni Widiyanti

Sekretaris Tim Teknis Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (KUR)